Bulan Literasi Aset Kripto 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Masyarakat Harus Semakin Paham Perdagangan Aset Kripto
Jakarta, 2 Februari 2023 – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan bersinergi dengan Asosiasi Pedagangan Aset Kripto Indoesia (Aspakrindo) menggelar program ‘Bulan Literasi Aset Kripto’ yang dibuka pada hari ini, Kamis, (2/2) di Jakarta
Program ‘Bulan Literasi Aset Kripto’ dapat meningkatkan literasi perdagangan aset kripto dengan memberikan pemahaman yang benar dan tepat di tengah masyarakat sehingga pelaksanaan perdagangan pasar fisik aset kripto sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi. Sesuai sifatnya, nilai aset kripto sangat volatile, bisa saja mengalami peningkatan maupun penurunan nilai yang sangat drastis dalam kurun waktu yang pendek. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik bagi masyarakat termasuk manfaat, potensi, dan risiko dari perdagangan aset kripto. Bulan Literasi Aset Kripto Tahun 2023 ini tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap perdagangan aset kripto,” jelas Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pasar aset kripto di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta orang. Angka ini meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang. Jumlah ini didominasi kaum milenial berusia antara 18—30 tahun.
Berdasarkan data dari Coinfolk, terdapat enam provinsi dengan minat kripto tertinggi di Indonesia yaitu, Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat. “Kondisi ini semua menunjukkan bahwa potensi pasar aset kripto di Indonesia masih sangat besar dan bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi salah satu pemimpin pasar aset kripto di dunia,” jelas Mendag Zulkifli Hasan.
Sementara itu, Perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia pada 2022 mencatat nilai transaksi yang sebesar Rp296,66 triliun. Nilai ini turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp859,4 triliun. Sedangkan pada 2020, nilai transaksinya sebesar Rp64,9 triliun.
“Meskipun pada 2022, nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan pasar yang mengalami tren saham melemah (bearish), tapi di sisi lain semakin banyaknya perusahaan seperti Meta, Google, dan Twitter yang mulai mengintegrasikan teknologi blockchain dalam kegiatan usahanya. Hal ini membuktikan bahwa bursa asset kripto akan berkembang pesat pada tahun ini,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan juga menargetkan Indonesia akan memiliki kelembagaan bursa aset kripto yang secara khusus menjadi tempat perdagangan aset kripto setidaknya pada pertengahan tahun 2023. Kelembagaan bursa aset kripto diperlukan karena diperkirakan pada 2023 aset kripto akan mengalami perkembangan yang pesat jika dilihat dari sudut pandang teknologi blockchain yang merupakan asal muasal dari teknologi aset kripto.
Teknologi blockchain yang salah satu pengaplikasiannya adalah aset kripto terus mengalami perkembangan. Namun demikian, bangsa Indonesia telah berusaha mengikuti perkembangan tersebut dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk dapat mengatur ekosistem penyelenggaraan aset kripto yang wajar dan adil serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan.
Pengawasan dan pengaturan perdagangan aset kripto saat ini masih menjadi bagian dari kewenangan Bappebti. Hal ini mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Selain itu, untuk menghadapi berbagai tantangan teknologi blockchain ke depan, termasuk aset kripto yang dinilai dapat mempengaruhi sektor keuangan, tahun ini telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK diharapkan dapat saling mengoordinasikan dan menguatkan peran kementerian/lembaga dalam mengatur penyelenggaraan perdagangan aset kripto ke depannya menjadi lebih baik.
